You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pelatihan Kewirausahaan Baru 2019 Targetkan 400 Peserta Baru
photo Suparni - Beritajakarta.id

Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kepulauan Seribu Targetkan 400 Peserta

Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) 2019 yang digelar oleh Suku Dinas Perindustrian dan Energi (Sudin PE) Kepulauan Seribu menargetkan sebanyak 400 peserta.

Dari 10 pelatihan yang akan digelar kita targetkan dapat merekrut 400 peserta baru,

Kepala Sudin PE Kepulauan Seribu, Melinda Sagala mengatakan, pelatihan tersebut meliputi pelatihan pengolahan makanan dan minuman, pelatihan berbahan dasar kawat, pelatihan berbahan dasar kain dan pelatihan berbahan dasar kayu.

Pemkab Sosialisasi Pendaftaran Pengembangan Kewirausahaan Terpadu

"Dari 10 pelatihan yang akan digelar kita targetkan dapat merekrut 400 peserta baru," ujarnya, Selasa (5/3).

Dikatakan Melinda, pelatihan awal akan dimulai di Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara pada 12-15 Maret ini. Selebihnya pelatihan PKT industri baru ini akan digelar di lima kelurahan lainnya.

"Setiap pelatihan kita akan rekrut masing-masing kelurahan 40 peserta baru, kita minta bantuan kelurahan untuk mensosialisasikannya," kata Melinda.

Ditambahkan Melinda, usai pelatihan nantinya para peserta baru ini akan mendapatkan pendampingan dari tim pendamping yang telah ditunjuk oleh Sudin PE Kepulauan Seribu. Harapannya dapat tercipta industri baru di Kepulauan Seribu.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye7480 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1283 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1186 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1046 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye931 personBudhi Firmansyah Surapati